BolaMilenia.com – Untuk membenahi sepak bola Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bentuk 2 satgas khusus. Rencana ini mendapat dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo.
Erick Thohir menyampaikan bahwa PSSI akan membuat dua satuan tugas untuk pembenahan sepak bola Indonesia. Dua satgas yang akan dibuat PSSI adalah Satgas Pengawasan Keuangan PSSI dan Satgas Pengawasan Pengaturan Skor.
“Presiden mendukung penuh upaya bersih-bersih yang selama ini sulit dilakukan di PSSI. Selain dukungan Presiden, saya juga sudah bicara dengan para Exco dan mereka mendukung,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Jumat (28/4/2023).
“Jadi saya akan bentuk dua satgas, yaitu pengawasan keuangan PSSI dan pengawasan pengaturan skor agar rencana membentuk organisasi yang bersih dan terbuka cepat terwujud,” lanjut Erick Thohir.
Sosok yang juga merupakan Menteri BUMN itu mengatakan bahwa Satgas Pengawasan Pengaturan Skor akan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap wasit di musim kompetisi terdekat. Sedangkan Satgas Pengawasan Keuangan akan mendampingi proses audit keuangan PSSI yang sedang dilakukan oleh firma Ernst & Young.
“Kedua satgas itu akan terdiri dari beberapa exco PSSI dan figur-figur independen. Mereka akan mengumpulkan data dan melakukan kajian, baik dalam hal pengaturan skor yang mungkin melibatkan wasit dan juga kelengkapan laporan keuangan PSSI,” tutur Erick Thohir
Pembentukan Satgas Bukan Untuk Mencari Kambing Hitam
Mantan Presiden Inter Milan tersebut juga menegaskan bahwa pembentukan satgas ini bukan untuk mencari kambing hitam dari dinamikan organisasi PSSI. Langkah ini justru bertujuan untuk membersihkan badan sepak bola nasional tersebut.
“Ini untuk mencari akan masalah yang membuat selama ini citra PSSI selalu jelek, bobrok, suap, ada main, dan hal negatif lain. Karena itu, saya juga melibatkan profesional di satgas ini,” tutur Erick Thohir.
Salah satu figur profesional yang bergabung dalam satgas PSSI tersebut adalah Ardan Adiperdana. Ia merupakan ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mantan petinggi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
